Palu, 07 Maret 2025 – Para Kepala Balai UPT Kementerian PU dan Kementerian PKP beserta jajarannya melakukan silaturahmi dan audiensi Bersama Gubernur Sulawesi Tengah, bapak Anwar Hafid terkait Pembangunan Infrastruktur untuk Kemajuan Daerah.

Dalam pertemuan ini, membahas berbagai usulan dan rencana pembangunan infrastruktur, terutama terkait pengelolaan sumber daya air dan jalan. Salah satu usulan utama yang disampaikan Gubernur Anwar Hafid adalah pembangunan waduk di Parigi dan Banggai khususnya Kab Parigi yang rutin terjadi Banjir berdampak terhadap Irigasi dan Sawah Petani, Menurutnya, keberadaan waduk ini sangat penting selain untuk suplai Air Irigasi dan Air Baku, Waduk ini berfungsi juga untuk mereduksi Banjir, serta mengurangi risiko banjir yang semakin sering terjadi akibat perubahan iklim.

“Kalau kita bikin waduk, selain untuk irigasi, Air Baku juga bisa mengurangi / Mereduksi Banjir yag terjadi di hulu, sehingga banjir dapat dikendalikan . Ini langkah strategis yang harus kita dorong,” ujar Anwar Hafid. Pemerintah daerah juga meminta dukungan untuk proyek air bersih dan Air Minum di daerah yang mengalami kesulitan air seperti Kab Banggai Kepulauan yg sebagian besar belum mendapatkan/menikmati air bersih, Alternatif lain juga mengoptimalkan Pemanfaatan Air Tanah untuk Sumber Air Bersih dan Pemanfaatan Jaringan Irigasi Air Tanah.

Selain itu, pembahasan menyentuh kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat, yang berdampak pada pengurangan alokasi Anggaran untuk beberapa proyek infrastruktur. Beberapa proyek yang sebelumnya direncanakan mengalami pemotongan anggaran, seperti proyek jalan, Irigasi, Air Baku dan Bangunana Pengendali Banjir Meskipun begitu, ada dorongan dari berbagai pihak agar anggaran infrastruktur tetap diprioritaskan, mengingat pentingnya akses jalan dan air bersih bagi masyarakat. Usulan pengalihan Anggaran untuk proyek strategis terus diperjuangkan melalui berbagai jalur, termasuk komunikasi dengan kementerian terkait.

Dalam hal pengelolaan perumahan dan pemukiman bagi masyarakat, terutama dalam mengentaskan daerah kumuh, Pemerintah daerah menunggu arahan dari pusat terkait skema dan SOP pengelolaan pemukiman. Dalam diskusi ini, disampaikan bahwa pihak terkait siap mendukung dan berkoordinasi untuk memastikan program pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat dan kebijakan pemerintah pusat.